Pernahkah teman bolos sewaktu sekolah atau berpura-pura ada halangan jika ingin tidak masuk sekolah atau kerja? Atau selalu menitip absen kepada teman jika ada mata kuliah yang malas untuk dihadiri. Mau tidak hadir tapi dihantui perasaan takut nanti tidak dapat mengikuti ujian dan akibatnya mendapat nilai jelek yang mesti di ulang lagi tahun depan. Semua perilaku itu jika dibiarkan terus menerus bisa menjadi kebiasaan yang sebaiknya di hindari. Karena jika ketahuan membolos oleh guru atau pimpinan di kantor bisa mendapat teguran langsung atau bahkan mendapatkan surat peringatan.
Nah postingan kali ini berkaitan dengan kinerja anggota dewan yang duduk di senayan Jakarta yang tiap bulannya mendapat penghasilan lebih dari cukup untuk biaya hidup sehari-hari jika dibandingkan dengan warga yang masuk golongan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Kini kinerja anggota dewan menjadi sorotan publik karena tingkat kehadiran dalam setiap rapat yang membahas nasib rakyat lebih sering sepi ketika rapat berlangsung sehingga kuorum "anggota nyata" belum tercapai. Padahal dalam absen yang disediakan oleh staf Gedung DPR absennya sudah mencapai kuorum. Untuk mengatasi hal tersebut Pimpinan DPR membuat surat yang ditandatangani lima pimpinan DPR dan ditembuskan ke seluruh anggota Dewan, memberikan peringatan soal tingkat kehadiran. Selain itu, Pimpinan DPR juga meminta Badan Kehormatan (BK) DPR untuk mengambil langkah proaktif dan memberikan hukuman disiplin terhadap anggota yang di luar batas toleransi membolos. Semoga saja ada langkah konkret dan bukannya hanya merupakan wacana pimpinan dewan. Karena mereka bisa duduk di sana dengan membawa aspirasi masyarakat pemilih pada Pemilihan Umum 2009 yang lalu dan menikmati fasilitas yang bersumber dari uang rakyat. Jadi sudah sepatutnya semua anggota dewan memperjuangkan aspirasi warga karena anggota dewan merupakan penyambung lidah rakyat.
Nah postingan kali ini berkaitan dengan kinerja anggota dewan yang duduk di senayan Jakarta yang tiap bulannya mendapat penghasilan lebih dari cukup untuk biaya hidup sehari-hari jika dibandingkan dengan warga yang masuk golongan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Kini kinerja anggota dewan menjadi sorotan publik karena tingkat kehadiran dalam setiap rapat yang membahas nasib rakyat lebih sering sepi ketika rapat berlangsung sehingga kuorum "anggota nyata" belum tercapai. Padahal dalam absen yang disediakan oleh staf Gedung DPR absennya sudah mencapai kuorum. Untuk mengatasi hal tersebut Pimpinan DPR membuat surat yang ditandatangani lima pimpinan DPR dan ditembuskan ke seluruh anggota Dewan, memberikan peringatan soal tingkat kehadiran. Selain itu, Pimpinan DPR juga meminta Badan Kehormatan (BK) DPR untuk mengambil langkah proaktif dan memberikan hukuman disiplin terhadap anggota yang di luar batas toleransi membolos. Semoga saja ada langkah konkret dan bukannya hanya merupakan wacana pimpinan dewan. Karena mereka bisa duduk di sana dengan membawa aspirasi masyarakat pemilih pada Pemilihan Umum 2009 yang lalu dan menikmati fasilitas yang bersumber dari uang rakyat. Jadi sudah sepatutnya semua anggota dewan memperjuangkan aspirasi warga karena anggota dewan merupakan penyambung lidah rakyat.