Dana aspirasi anggota dewan yang sempat dikemukakan oleh salah satu fraksi ini ternyata telah disetujui oleh Badan Anggaran DPR. Padahal pada mulanya usulan ini ditolak oleh semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat karena bisa memberatkan beban anggaran Pemerintah. Tapi siapa sangka fraksi yang mengusulkannya ternyata berhasil mewujudkan impiannya untuk bisa menikmati uang rakyat dengan mengganti namanya menjadi Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah (P4D). Badan anggaran Dewan menyetujui usulan tersebut dalam sebuah rapat yang dihadiri oleh seluruh fraksi dewan pada hari ini.
Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Harry Azhar Azis, usulan program percepatan pembangunan daerah itu kini menjadi domain pemerintah, bukan lagi urusan DPR. Terkait dengan besaran angka, Harry menegaskan disesuaikan dengan kemampuan APBN 2011 (inilah.com). Sungguh ironis memang anggota dewan ini dimana rakyat masih banyak hidup dalam kemiskinan justru mereka dengan asyiknya sibuk mengurusi pribadinya masing-masing. Seperti diketahui dana aspirasi atau Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah (P4D) ini ditujukan untuk daerah asal masing-masing anggota dewan yang jumlahnya sebesar Rp 15 milyar. Sedangkan usul Direktur Utama PLN yang ingin menggratiskan listrik bagi masyarakat miskin ternyata menuai kontra dan mustahil untuk dilakukan dengan berbagai alasan, tetapi jika sudah menyangkut kepentingan pribadi sepertinya anggota dewan bakal segera menyetujuinya. Apakah ini sifat asli dari anggota dewan yang terhormat??? Dimanakah janji waktu kampanyenya yang ingin sebagai penyambung lidah rakyat? Sungguh enak ya rasanya jadi anggota dewan yang bergelimang harta kekayaan dimana rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Mungkin sekaranglah waktunya pemerintah yang harus membantu rakyatnya agar dana aspirasi itu sebaiknya ditunda dulu realisasinya.
Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Harry Azhar Azis, usulan program percepatan pembangunan daerah itu kini menjadi domain pemerintah, bukan lagi urusan DPR. Terkait dengan besaran angka, Harry menegaskan disesuaikan dengan kemampuan APBN 2011 (inilah.com). Sungguh ironis memang anggota dewan ini dimana rakyat masih banyak hidup dalam kemiskinan justru mereka dengan asyiknya sibuk mengurusi pribadinya masing-masing. Seperti diketahui dana aspirasi atau Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah (P4D) ini ditujukan untuk daerah asal masing-masing anggota dewan yang jumlahnya sebesar Rp 15 milyar. Sedangkan usul Direktur Utama PLN yang ingin menggratiskan listrik bagi masyarakat miskin ternyata menuai kontra dan mustahil untuk dilakukan dengan berbagai alasan, tetapi jika sudah menyangkut kepentingan pribadi sepertinya anggota dewan bakal segera menyetujuinya. Apakah ini sifat asli dari anggota dewan yang terhormat??? Dimanakah janji waktu kampanyenya yang ingin sebagai penyambung lidah rakyat? Sungguh enak ya rasanya jadi anggota dewan yang bergelimang harta kekayaan dimana rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Mungkin sekaranglah waktunya pemerintah yang harus membantu rakyatnya agar dana aspirasi itu sebaiknya ditunda dulu realisasinya.