MIXED FRESH INFO

Catatan sepak bola Indonesia mengenaskan karena kerap kali dipolitisasi serta rawan korupsi. Peneliti Indonesia Corruption Watch Apung Widadi mengatakan, hampir semua partai politik ternyata memiliki kepentingan di sepak bola. Fakta bahwa sepak bola Indonesia lekat dengan korupsi ditunjukkan dengan fenomena suap-menyuap wasit, pengaturan skor, dan suap untuk promosi dan degradasi. Selain itu, prestasi yang buruk, klub yang tidak profesional dan tidak mandiri, keamanan yang buruk pasca pertandingan, serta manajemen yang berantakan menjadi rapor merah dunia sepak bola Indonesia.

Karut-marutnya sepak bola Indonesia dipercaya tak lepas dari pengaruh keberadaan para politisi di dalam kepengurusan klub-klub sepak bola, tak hanya PSSI. Tercatat, ada sekitar sembilan petinggi PSSI yang masih menjabat sebagai anggota DPR dan pengurus parpol. Selain itu, ada juga 21 ketua persatuan sepak bola di seluruh Indonesia yang juga masih menjabat sebagai birokrat asal parpol dan politisi murni, seperti Ketua Pengprov PSSI DKI Jaya Hardi yang merupakan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Ketua Pengprov PSSI Sumatera Barat Armyn AN yang merupakan Plt Bupati Padang Pariaman, Ketua PSSI Kalimantan Selatan Hasnuryadi dari DPD Partai Golkar, dan Ketua Pengprov PSSI Papua Barnabas Suebu yang merupakan Gubernur Papua dan kader PDI-P.

Untuk itu, klub-klub sepak bola, termasuk PSSI, perlu makin transparan dan perlu memperhitungkan kepentingan politis di daerah. Untuk transparansi dan lepas dari penggunaan APBD, harus dipisahkan pengurus profesional dan bukan pengurus dari pemerintah.