MIXED FRESH INFO

Kisruh di seputar keistimewaan Yogyakarta mengenai mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta masih terus berlangsung. Kini memasuki ranah yang lebih serius mengenai keinginan masyarakat Yogyakarta untuk referendum terhadap permasalahan tersebut. Hal ini mengemuka ketika pernyataan Presiden Yudhoyono di depan sidang kabinet. Soal monarki yang bertabrakan dengan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi pada 26 November lalu.

Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan, Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam tidak akan sekadar menjadi simbol bagi Daerah Istimewa Yogyakarta karena memiliki kewenangan-kewenangan tertentu. Ini sesuai dengan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) posisi RUUK DIY. Dalam draf tersebut, Sultan Hamengku Buwono ditempatkan sebagai Gubernur Utama dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur Utama. Adapun untuk menjalankan pemerintahan, gubernur DIY dipilih secara demokratis sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Sebelumnya, Mendagri menjelaskan ada kekhususan apabila Sultan mencalonkan diri sebagai Gubernur DIY, maka berlaku ketentuan khusus, yakni dapat otomatis maju tanpa perlu diajukan oleh partai politik dan tidak memerlukan persyaratan 15 persen suara.

Soal kewenangan Sultan dan Paku Alam sebagai Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama, Gamawan menjelaskan bahwa kewenangan tersebut di antaranya hak protokoler, kedudukan keuangan, memelihara nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat Yogyakarta, serta menentukan peraturan daerah istimewa (perdais). Apabila Sultan tidak setuju dengan rancangan perdais yang telah disusun, maka hal itu dapat dikembalikan ke DPRD.