MIXED FRESH INFO

Peran TNI dalam menjaga perdamaian dunia dibuktikan dengan turut aktifnya TNI sebagai bagian dari Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon. Hal ini bisa dilihat dari pengiriman Kapal perang Republik Indonesia (KRI) Diponegoro-365 dan KRI Frans Kaisiepo-368 ke Lebanon. Saat ini KRI Frans Kaisiepo-368 mengakhiri misinya sebagai bagian dari Satgas Maritim Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon Selatan (Maritime Task Force/MTF-UNIFIL), setelah delapan bulan mengamankan perairan di negara tersebut. KRI Frans Kaisiepo-368 merupakan kapal perang RI korvet kelas SIGMA keempat milik TNI AL yang dipesan Indonesia dari galangan kapal Schelde Naval Ship Building, Belanda.

Kapal perang seharga 135,15 juta euro ini berbobot 1.692 ton, panjang 90,71 meter, lebar 13,02 meter, dan kecepatan maksimum 28 knot tidakberbeda dengan tiga kapal sejenis sebelumnya yang dimiliki TNI AL, yaitu KRI Diponegoro-365, KRI Hasannudin-366, dan KRI Sultan Iskandar Muda-367. KRI ini memiliki misil penangkis udara 2 kali Quad MBDA Mistral Tetral, anti-surface missile 4 kali MBDA Exocet MM 40 Block II, dan senjata Oto Melara kaliber 76 mm. Nama Frans Kaisiepo diambil dari nama seorang pahlawan nasional Indonesia dari Papua. Frans Kaisiepo terlibat dalam Konferensi Malino tahun 1946 dalam upaya pembentukan Republik Indonesia Serikat.

Saat ini KRI Frans Kaisiepo telah bertolak dari Pelabuhan Beirut menuju Indonesia. Selama melaksanakan tugas sebagai pasukan pemeliharaan perdamaian PBB di Lebanon, KRI Frans Kaisiepo-368 telah melakukan tugas sebagai MIO (Maritime Interdiction Operation) sebanyak 18 kali, memeriksa 1.405 kapal, mengajukan inspeksi pemeriksaan kapal sebanyak 170 kali dan total di laut selama 180 hari. KRI Frans Kaisiepo merupakan KRI yang kedua dikirim ke Lebanon setelah sebelumnya KRI Diponegoro-365, selanjutnya KRI Sultan Iskandar Muda-367 akan mengggantikan tugas KRI Frans Kaisiepo di Lebanon yang rencananya diberangkatkan pada Agustus 2011.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan, pihaknya akan kembali mengirimkan kapal perangnya untuk bergabung dalam Satuan Tugas Maritim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebanon (Maritime Task Force UNIFIL). Data PBB mencatat, Indonesia berada di urutan 17 di antara negara-negara dengan kontribusi pasukan paling banyak dalam operasi penjaga perdamaian PBB. Sampai April lalu tercatat total pasukan Indonesia yang bergabung di bawah komando PBB sebanyak 1.801 pasukan TNI dan polisi terdiri dari 1.772 personel laki-laki dan 29 personel perempuan. Negara dengan kontribusi pasukan terbesar adalah Bangladesh dengan total pasukan di bawah komando penjaga perdamaian mencapai 10.589 pasukan. Menyusul di urutan kedua Pakistan dengan 10.581 pasukan dan India berada di urutan ketiga dengan kontribusi pasukan 8.442 personel.

Komisi I DPR RI mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan agenda uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI. Selain itu komisi I DPR RI juga mengunjungi Komnas HAM untuk melakukan klarifikasi rekam jejak calon Panglima TNI selama karirnya di militer apakah pernah melakukan pelanggaran HAM atau tidak. Seperti diketahui calon Panglima TNI yang diserahkan oleh Presiden SBY bernama Laksamana TNI Agus Suhartono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Memang setiap pejabat tinggi negara yang hendak menjabat suatu kedudukan penting harus menjalani fit and proper test yang dilakukan oleh DPR untuk mengetahui visi, misi, program, dan komitmennya dalam memimpin lembaga yang akan dipimpinnya.

Jika setiap calon pejabat negara harus menjalani fit and proper test alangkah baiknya anggota DPR juga sebelum menjabat dilakukan test serupa untuk mengetahui apakah yang bersangkutan memiliki rekam jejak yang baik dalam hukum atau tidak. Atau minimal harus melaporkan berapa banyak kekayaan atau aset yang dimilikinya dan berasal dari mana saja aset tersebut. Agar pemerintahan yang tercipta akan lebih bersih dari unsur korupsi yang sudah menjadi "budaya lokal". Misal dalam hal ini Komisi I, menyoroti komitmen calon Panglima TNI terhadap pembangunan kekuatan menjaga kedaulatan perairan Indonesia dengan anggaran pertahanan yang terbatas dan kebijakan yang memprioritaskan latihan-latihan militer di daerah-daerah perbatasan, khususnya perbatasan dengan Malaysia, baik itu latihan matra laut, udara maupun darat. Ini penting untuk dilakukan karena TNI merupakan ujung tombak pertahanan negara.