MIXED FRESH INFO

Komisi I DPR RI mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan agenda uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI. Selain itu komisi I DPR RI juga mengunjungi Komnas HAM untuk melakukan klarifikasi rekam jejak calon Panglima TNI selama karirnya di militer apakah pernah melakukan pelanggaran HAM atau tidak. Seperti diketahui calon Panglima TNI yang diserahkan oleh Presiden SBY bernama Laksamana TNI Agus Suhartono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Memang setiap pejabat tinggi negara yang hendak menjabat suatu kedudukan penting harus menjalani fit and proper test yang dilakukan oleh DPR untuk mengetahui visi, misi, program, dan komitmennya dalam memimpin lembaga yang akan dipimpinnya.

Jika setiap calon pejabat negara harus menjalani fit and proper test alangkah baiknya anggota DPR juga sebelum menjabat dilakukan test serupa untuk mengetahui apakah yang bersangkutan memiliki rekam jejak yang baik dalam hukum atau tidak. Atau minimal harus melaporkan berapa banyak kekayaan atau aset yang dimilikinya dan berasal dari mana saja aset tersebut. Agar pemerintahan yang tercipta akan lebih bersih dari unsur korupsi yang sudah menjadi "budaya lokal". Misal dalam hal ini Komisi I, menyoroti komitmen calon Panglima TNI terhadap pembangunan kekuatan menjaga kedaulatan perairan Indonesia dengan anggaran pertahanan yang terbatas dan kebijakan yang memprioritaskan latihan-latihan militer di daerah-daerah perbatasan, khususnya perbatasan dengan Malaysia, baik itu latihan matra laut, udara maupun darat. Ini penting untuk dilakukan karena TNI merupakan ujung tombak pertahanan negara.