MIXED FRESH INFO

Sejumlah tokoh lintas agama akan memenuhi undangan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Senin 17 Januari 2011 malam ini. Mereka akan menyampaikan pernyataan terbuka terhadap pemerintahan.

Berikut tujuh pernyataan para tokoh itu bagi pemerintahan SBY-Boediono.

1. Sebagai negara kepulauan terbesar di muka bumi dengan keragaman etnis, sungguh layak kita bersyukur pada Tuhan karena masih bisa bertahan utuh dalam sebuah negara. 66 tahun bangsa ini menyatakan kemerdekaannya, namun belum semua warganya menikmati kemerdekaan secara utuh.
2. Dalam pembukaan dan Batang tubuh UUD 45, cita-cita para pendiri bangsa telah sangat jelas tersurat, kemerdekaan sejati yang mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi segenap anak bangsa. Namun hingga kini masih merebak kekerasan atas nama agama dan kelompok terhadap umat beragama dan berkeyakinan, terhadap kebebasan berpendapat dan insan pers masih tampak dibiarkan oleh negara. Impunitas terhadap pelanggaran HAM masih sangat jelas.
3. Kantong-kantong kemiskinan masih mudah kita temukan di banyak tempat di tanah air, kebijakan ekonomi pemerintah memang menghasilkan pertumbuhan ekonomi 5,8 persen dan meningkatkan pendapatan per kapita menjadi USD 3.000 pada 2010, tapi gagal dalam pemerataan kesejahteraan.
4. Kami menggarisbawahi pendapat banyak ahli ekonomi yang menyatakan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia saat ini bertentangan dengan amanat pembukaan dan batang tubuh UUD 45. Sumberdaya alam belum dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Perusakan lingkungan masih dapat terus disaksikan dengan nyata.
5. Amandemen UUD 45 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum tidak sesuai dengan kenyataan. Hukum bukan kekuasaan tertinggi, masih kalah dengan kekuasaan dan uang.
6. Pemerintah tidak memberi perhatian dan memadai terhadap pelanggaran HAM berat. Pemerintah tidak mampu dan tidak menunjukkan niat membela begitu banyak buruh migran yang mendapat perlakuan buruk di berbagai negara.
7. Bagi kami, sejumlah kenyataan di atas adalah bentuk pengingkaran terhadap UUD 45. Kita harus mendesak pemerintah untuk segera mengakhiri pengingkaran itu. Jika pemerintah menolak atau mengabaikan desakan tersebut, berarti pemerintah melakukan pembohongan publik (dalam pengertian ada kesenjangan antara ucapan dan tindakan atau antara pernyataan dan kenyataan).