Bulan Juni 2010 ini kebetulan daerahku lagi sibuk untuk persiapan pemilihan kepala daerah baik di tingkat walikota maupun kabupaten. Seperti biasanya, banyak pasangan calon kepala daerah yang mengobral janji selama masa kampanye dan rakyat miskin selalu menjadi sasaran kampanye. Jumlah suara rakyat miskin yang besar sangat dibutuhkan oleh semua calon kepala daerah sehingga berbagai janji untuk meningkatkan taraf hidup rakyat miskin menjadi prioritas utama. Sebenarnya obral janji selama masa kampanye ini tidak hanya dilakukan oleh calon kepala daerah di tempatku saja tapi di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin teman masih ingat sama janji kampanye pada waktu pemilihan anggota dewan tahun 2009 yang lalu. Tapi apa yang kita dapat setelah mereka terpilih sebagai anggota dewan yang terhormat di Senayan, mereka seakan lupa akan janji yang mereka pernah ucapkan selama masa kampanye. Bahkan ada yang lebih menyedihkan beritanya pada waktu kampanye tersebut ada salah satu calon anggota dewan yang telah menyumbang tetapi karena gagal duduk di kursi dewan yang terhormat semua bantuan yang telah diberikan buat masyarakat diambil kembali.
Mungkin langkah yang di ambil oleh Perdana Menteri Jepang, Yukio Hatoyama, 63 tahun, mengundurkan diri setelah delapan bulan menjabat dapat dijadikan bahan renungan dan pembelajaran buat semua calon pemimpin di daerah agar bisa menepati janji yang telah diucapkan selama masa kampanye. Janji yang diucapkan hendaknya tidak dianggap sebagai penyedap masa kampanye saja. Mereka harus konsekuen menepati janjinya karena janji adalah hutang yang harus dibayar. Yutio Hatoyama ini mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri Jepang karena gagal menepati janji kampanyenya yang ingin memindahkan pangkalan militer Amerika Serikat di pulau sebelah selatan Okinawa. Selain itu langkah mundurnya Hatoyama diambil agar partai Demokratik Jepang (DJP) berpeluang kembali berkuasa pada pemilihan Juli mendatang. Dalam pemilihan tahun lalu, partai kiri tengah DJP memenangi pemilu dan mengakhiri kekuasaan partai konservatif yang telah berkuasa setengah abad.
Semua pasangan calon kepala daerah sebaiknya mengambil contoh dari Yutio Hatoyama yang mengundurkan diri dari jabatannya karena tidak bisa menepati janji kampanyenya. Mereka yang terpilih harus siap mengundurkan diri jika tidak mampu untuk menepati janji kampanyenya dan bukannya berpura-pura tuli dan lupa ingatan. Selain itu, pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus bisa menerima kekalahannya dengan lapang dada bukannya dengan mengerahkan massa untuk melakukan demonstrasi yang bersifat anarkis. Masih ada cara untuk menyatakan ketidakpuasan akan hasil Pilkada asalkan memiliki bukti yang kuat. Kita juga sebagai pemilih hendaknya memilih calon pemimpin yang sesuai dengan kemampuannya bukan dari kekayaan yang dimilikinya. Semoga kepala daerah yang terpilih nantinya lebih mengutamakan kepentingan rakyat bukannya kepentingan sekelompok orang, partai pendukung dan golongan tertentu saja agar kehidupan menjadi aman dan kondusif.
Mungkin langkah yang di ambil oleh Perdana Menteri Jepang, Yukio Hatoyama, 63 tahun, mengundurkan diri setelah delapan bulan menjabat dapat dijadikan bahan renungan dan pembelajaran buat semua calon pemimpin di daerah agar bisa menepati janji yang telah diucapkan selama masa kampanye. Janji yang diucapkan hendaknya tidak dianggap sebagai penyedap masa kampanye saja. Mereka harus konsekuen menepati janjinya karena janji adalah hutang yang harus dibayar. Yutio Hatoyama ini mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri Jepang karena gagal menepati janji kampanyenya yang ingin memindahkan pangkalan militer Amerika Serikat di pulau sebelah selatan Okinawa. Selain itu langkah mundurnya Hatoyama diambil agar partai Demokratik Jepang (DJP) berpeluang kembali berkuasa pada pemilihan Juli mendatang. Dalam pemilihan tahun lalu, partai kiri tengah DJP memenangi pemilu dan mengakhiri kekuasaan partai konservatif yang telah berkuasa setengah abad.
Semua pasangan calon kepala daerah sebaiknya mengambil contoh dari Yutio Hatoyama yang mengundurkan diri dari jabatannya karena tidak bisa menepati janji kampanyenya. Mereka yang terpilih harus siap mengundurkan diri jika tidak mampu untuk menepati janji kampanyenya dan bukannya berpura-pura tuli dan lupa ingatan. Selain itu, pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus bisa menerima kekalahannya dengan lapang dada bukannya dengan mengerahkan massa untuk melakukan demonstrasi yang bersifat anarkis. Masih ada cara untuk menyatakan ketidakpuasan akan hasil Pilkada asalkan memiliki bukti yang kuat. Kita juga sebagai pemilih hendaknya memilih calon pemimpin yang sesuai dengan kemampuannya bukan dari kekayaan yang dimilikinya. Semoga kepala daerah yang terpilih nantinya lebih mengutamakan kepentingan rakyat bukannya kepentingan sekelompok orang, partai pendukung dan golongan tertentu saja agar kehidupan menjadi aman dan kondusif.