MIXED FRESH INFO

Angka itu dihitung dari dana yang disinyalir telah dikorupsi pengurus PSSI dan kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia yang menjadi domisili klub sepak bola yang bernaung di bawah kompetisi PSSI. Sekadar informasi, terdapat sekitar 30 klub Divisi Utama dan 18 klub LSI yang bermain dalam kompetisi yang digelar PSSI setiap tahunnya. ICW mengatakan bahwa data dugaan korupsi PSSI tersebut sudah diserahkan ke KPK. Modus yang digunakan dalam korupsi PSSI beragam dan selalu berganti setiap tahunnya. Selain ICW, Kelompok peduli sepak bola Tanah Air, Save Our Soccer, juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menindak Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) karena dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan aliran dana APBN dan APBD.

Di dalam lembar dukungan dan tuntutan Save Our Soccer disebutkan bahwa salah satu penyebab buruknya prestasi sepak bola nasional adalah dengan merebaknya praktik suap dan korupsi dalam sepak bola di Indonesia mulai dari tingkat nasional sampai tingkat daerah. Untuk itu, Save Our Soccer meminta KPK untuk melakukan tindakan kepada PSSI dalam tiga hal, yaitu:

1. Terkait dugaan suap atau gratifikasi kepada penyelenggara negara oleh pengurus PSSI. Dugaan ini mencuat saat penyelenggaraan partai Piala AFF yang dilangsungkan di Jakarta, banyak pejabat negara yang mendapatkan tiket gratis.
2. Terkait dugaan penyalahgunaan APBN untuk PSSI. Pada APBN-P TA 2010, PSSI mendapatkan suntikan dana Rp 20 miliar dan pada tahun 2011 dana tersebut diperkirakan meningkat menjadi Rp 80 miliar. Dana APBN ke PSSI tidak pernah akuntabel dan transparan dan diungkap ke publik.
3. Terkait dugaan penyalahgunaan APBD untuk klub di daerah diperkirakan sejumlah klub masih mengandalkan dana APBD sebagai sumber pendanaan. Tapi kenyataannya, dana itu sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pengurus PSSI daerah atau klub yang umumnya juga menjabat sebagai kepala daerah.